Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 (ST2023)

Untuk menyokong ketahanan pangan, Badan Pusat Statistik (BPS) berkoordinasi dg Dinas Pertanian mengenai Sensus Pertanian (ST) yang akan dilaksanakan pada juni-juli. Mengingat dinas pertanian merupakan instansi pemerintahan yang berkecimpung di lingkup pertanian, kepala bps dan penanggung jawab kegiatan ini berkunjung ke kantor.

Sensus pertanian ini dilakukan setiap 10 tahun sekali, subsector ST tahun ini tidak hanya mendata pertanian tetapi juga peternakan, perikanan, kehutanan, budidaya tanaman hias, holtikultura, tanaman obat dan jasa pertanian.

Menurut Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data yang harusnya singkron antara dinas pertanian dan bps adalah luas lahan. Selama ini masih ada perbedaan baik di tingkat pusat sampai daerah. Dinas pertanian memiliki mantri tani, di BPS juga memiliki mitra statistic yang mendata hasil pertanian daerah; jagung, padi.  Di bps mengukur luas lahan dan produksi padi dengan teknologi KSA (kerangka sampel area) ; yang metodenya dengan memotret lahan pertanian dengan citra satelit dan dikonfirmasi mitra statistic di lapangan dengan tagging apakah termasuk lahan pertanian atau bukan. Lalu jml produksi didapat dari melakukan ubinan yang dilakukan secara rutin.

Dari hasil luas lahan dan produksi ini bisa didapat angka produktivitas padi, jika ada selisih pengali akan menghasilkan produktivitas yang berbeda (jika luas lahan dari BPS dan dinas pertanian tidak sama). Dari angka produksi nanti berperan penting untuk program pengendalian beras, dan komoditi pertanian lainnya. Demi integrasi data nantinya, sensus pertanian akan menjadi basis data pertanian yang akan mengawali satu data pertanian untuk nabire.

Sebagai informasi, sensus kali ini bertujuan untuk memperbaiki data tentang petani di indonesia secara lengkap setelah didapat profil petani imbasnya akan terhimpun data petani yang bagus dan lengkap dimana dapat digunakan menyusun kebijakan pemerintah. Selain itu, melalui sensus ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di kabupaten nabire.

Akhirnya diharapkan sensus pertanian nanti dapat menghilangkan duplikasi data terkait pertanian dan pangan yang kerap menjadi persoalan di Indonesia yang berdampak pada masyarakat hingga petani.

Dinas pertanian siap membantu kelancaran sensus pertanian sampai tingkat kampung (penyuluh pertanian tiap wilayah).